Menyingkarkan Si Komo Dari Jakarta, Bukan Dengan memindahkan Ibukota

Membaca tulisan pak JK berkaitan dengan rencana pemerintah memindahkan ibukota Jakarta untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta,membuat saya semakin tidak mengerti bagaimana pola piker pemmerintah kita sebenarnya. Ibaratnya seperti meruntuhkan bangunan yang sedikit kena rayap, lalu membangun lagi, tanpa berusaha mematikan rayap tersebut, bisa ditebak tentu saja bangunan baru tersebut pun akan dimakan rayap pula, karena rayap rayap itu masih dibiarkan hidup.

Pemerintah seperti berpikir praktis, hanya menutupi masalah tapi tidak berusaha mencari solusi mengapa masalah ini bisa muncul. Yang penting sementara masalah selesai sementara perkara nanti ada masalah yang sama ya nanti diselesaikan nanti. Kalau begini terus maka tidak mungkin ibukota kita akan berpindah terus menerus dengan biaya yang luar biasa besar hanya karena alasan kemacetan. Padahal angka kemiskinan masayarakat kita masih sekitar 14% (bahkan bisa lebih), nah uang untuk ngurusin pembangunan ibukota baru itu kan bisa untuk menciptakan lapangan kerja baru sehingga yang 14% ini bisa makin berkurang.

Macet memang merupakan momok yang menyebalkan bagi pengguna jalan, setiap orang pastilah mempunyai agenda masing masing setiap harinya, mempunyai rencana kegiatan dari jam yang satu ke jam berikutnya. Nah kalau ternyata waktunya banyak tersita di jalan, habislah hidupnya hanya untuk menunggu di jalan dan agenda agenda lainnya jadi terbengkalai. Dan akhirnya tujuan hidup pun akan mengalami kemunduran.

Para pejabat sih enak, mereka tinggal minta “nguing nguing” untuk berbunyi di jalan, habis itu lewat deh dengan santai, tanpa merasakan macet di jalan raya. Liatlah presiden salah satu negara Asean yang baru, dia tidak mau menggunakan nguing nguing agar bisa merasakan bagaimana macet di jalan. Dan tentu sangat tidak nyaman, akhirnya pun akan memaksa dia untuk berpikir bagaimana ini agar tidak macet. Sedangkan pemerintah kita tidak pernah (hampir jarang) terkena macet, makanya tidak bisa menyelami bagaimana psikologis terkena macet, dan ini berakibat mereka menjadi tidak serius mengerjakan proyek anti macet.

Mengatasi MACET

Saya bukanlah ahli tata kota, tetapi bolehlah saya menyumbangkan pikiran walaupun mungkin tak jua di baca oleh pemerintah. Tapi ndak masalah,minimal saya bia menulis kembali apapun bentuknya.

Mengatasi macet ini harus diliat, bagaimanakah penyebabnya :

1. Apakah karena daya tampung jalan sudah tidak sesuai dengan jumlah kenaikan pemilikan kendaraan di daerah tersebut? Artinya bisa jadi ketika nanti semua mobil keluar dan berada di jalan, maka tidak bisa jalan, karena seluruh jalan tertutup badan mobil, dan mobil pun ya udah hanya nongkrong saja di situ.

2. Apakah kemacetan karena kurangnya disiplin aparat penjaga jalan? Nah kalau yang ini dikarenakan adanya suap yang sudah biasa dilakukan aparat penjaga jalan, ‘halah ngasih 20 ribu aja ntar bisa”.

3. Atau karena disiplin para pengguna jalan yang memang tidak mempunyai sopan santun, mementingkan diri sendiri, yang penting cepat sampai, tanpa memepdulikan hak pengguna jalan lainnya. Termasuk sopir angkutan yang suka ngetem di jalan dan berhenti sembarangan.

4. Atau karena rusaknya jalan yang bergelombang dan berlubang, sehingga membuat banyak kendaraan memilih jalan, atau membuat lajur jalan menjadi sempit.

5. Atau karena matinya rambu rambu lalu lintas?

Nah jika melihat dari masalah penyebab kemacetan di jalan di atas kan, menjadi tidak lucu, kalau akhirnya dibilang penyelesaiannya pindah saja kotanya…….ha ha ha ha ha.

Jika yang mennjadi masalah point satu maka sebenarnya pemerintah bisa membuat :

1. Pembuatan rink parkir dengan biaya yang berbeda beda, semakin masuk rink parkir kedalam kota , maka semakin besar biaya parkirnya. Gunakanlah stiker parkir atau apalah yang menunjukan bahwa mobil tersebut berhak masuk ke rink rink yang dimaksud, (coba liat di Inggris atau di Ausie, kayaknya deh, kayak cerita teman saya). Bisa jadi biaya parkir setahun akan melebihi harga beli mobil. Tentu ini akan membuka pikiran bagi orang orang yang bermobil, apa iya setiap tahun mengeluarkan biaya parkir sebesar harga mobil sampai ratusan juta rupiah. Nah minimal dengan ini akan mengurangi jumlah kendaraan di jalan di area area tertentu. Tapi tentu saja ini akan ada protes bahwa hanya orang yang sangat kaya yang bisa masuk ke daerah tertentu? Jawabnya iya, lalu yang lain bagaimana?

Nah pemerintah harus segera membuat layanan, public yang aman dan nyaman, dari trans Jakarta, monorel, MRT atau apalah namanya. Dalam point satu juga berlaku untuk kendaraan Dinas, kecuali presiden dan Menteri, bahkan seorang Direktur BUMN pun juga harus patuh, Lha nanti kalau ada kecuali bagi kendaraan Dinas, plat bisa ganti merah semua….tahulah negeri ini belum siap begituan….

2. Untuk point 2 dan 3 maka jelas sudah, pake aturan tilang dengan denda yang luar biasa tinggi sebagai efek jera, bisa ndak ya kayak di luar, orang ditilang , tiba tiba ada surat datang ke rumah karena dia tidak tertib di jalan. Berkaitan dengan para penjaga jalan, ya itu sekali lagi pimpinanya harus sering cek ke jalan, anak buahnya bener ndak, buka telinga dan pengaduan, begitu ada anak buah main belakang, maka kasih sanksi berupa pemotongan setengah gaji…he he he..parah banget ya…habis dah kesel sama penjaga jalan gituan.

3. Kalu poinnya masalah point 4 dan lima maka gampang, perbaiki jalannya perbaiki rambunya, apa guna kita bayar restribusi jalan dsb, kalau jalanan tetap bolong bolong, apa guna departemen perhubungan kalau Cuma liat jalan bolong aja ndak bisa…

Nah dengan begitu maka saya pikir kemacetan di jakrta akan sedikit terselesaikan sedikit demi sedikit, ndak karena macet maka ibukota pindah weleh weleh weleh…gampang banget mikirnya, sekolah tinggi tinggi, dibayar tinggi tinggi…bisanya mikirnya praktis…

Beda lagi kalau alasan pindahnya pemerataan pembangunan atau apa gitu, yang nyambung say amah setuju setuju aja, untuk kenbaikan bersama.